Premanisme Berkedok Ormas Dinilai Ganggu Iklim Usaha
Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, meminta TNI tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak meresahkan publik. Ia menegaskan, tindakan ormas yang berperilaku bak preman harus ditindak, sekalipun mereka mengaku memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Sabam saat Rapat dengan jajaran Kodam III/Siliwangi dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/10/2025).
"Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu, silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami yang berperilaku preman, hantam juga," tegas Sabam di hadapan jajaran TNI.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa partainya tidak pernah membenarkan perilaku premanisme dalam bentuk apa pun. Menurutnya, TNI harus tampil sebagai penjaga ketertiban dan pelindung rakyat dari intimidasi yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu.
TNI Didorong Hadir di Tengah Masyarakat
Sabam menilai, masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan akibat ulah ormas yang memaksakan kehendak. Dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, TNI disebut memiliki peran penting dalam memastikan rasa aman di masyarakat.
"Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan. TNI adalah institusi yang paling dipercaya publik, jadi jangan ragu untuk bertindak," ujar Sabam menegaskan.
Aksi premanisme berkedok ormas, kata dia, masih sering muncul di berbagai daerah. Pola gerakan mereka yang kerap menimbulkan keresahan membuat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terganggu.
Dampak Premanisme terhadap Iklim Usaha
Persoalan premanisme ormas ini juga menjadi perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto. Kepala negara menilai bahwa aksi kelompok tersebut bukan hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Prabowo sempat menyinggung kasus batalnya investasi pabrik mobil asal Tiongkok di Subang, Jawa Barat, akibat gangguan dari kelompok yang mengatasnamakan ormas. Kerugian negara akibat pembatalan investasi itu ditaksir mencapai triliunan rupiah.
Sabam pun menegaskan kembali, sikap tegas terhadap kelompok preman berkedok ormas merupakan bagian dari menjaga kepentingan nasional.
"Jangan biarkan oknum-oknum ini merusak kepercayaan dunia usaha. Negara harus hadir, dan TNI bersama aparat lain wajib melindungi rakyat dari ketakutan," pungkasnya.
Pernyataan itu disampaikan Sabam saat Rapat dengan jajaran Kodam III/Siliwangi dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/10/2025).
"Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu, silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami yang berperilaku preman, hantam juga," tegas Sabam di hadapan jajaran TNI.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa partainya tidak pernah membenarkan perilaku premanisme dalam bentuk apa pun. Menurutnya, TNI harus tampil sebagai penjaga ketertiban dan pelindung rakyat dari intimidasi yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu.
TNI Didorong Hadir di Tengah Masyarakat
Sabam menilai, masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan akibat ulah ormas yang memaksakan kehendak. Dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, TNI disebut memiliki peran penting dalam memastikan rasa aman di masyarakat.
"Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan. TNI adalah institusi yang paling dipercaya publik, jadi jangan ragu untuk bertindak," ujar Sabam menegaskan.
Aksi premanisme berkedok ormas, kata dia, masih sering muncul di berbagai daerah. Pola gerakan mereka yang kerap menimbulkan keresahan membuat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terganggu.
Dampak Premanisme terhadap Iklim Usaha
Persoalan premanisme ormas ini juga menjadi perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto. Kepala negara menilai bahwa aksi kelompok tersebut bukan hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Prabowo sempat menyinggung kasus batalnya investasi pabrik mobil asal Tiongkok di Subang, Jawa Barat, akibat gangguan dari kelompok yang mengatasnamakan ormas. Kerugian negara akibat pembatalan investasi itu ditaksir mencapai triliunan rupiah.
Sabam pun menegaskan kembali, sikap tegas terhadap kelompok preman berkedok ormas merupakan bagian dari menjaga kepentingan nasional.
"Jangan biarkan oknum-oknum ini merusak kepercayaan dunia usaha. Negara harus hadir, dan TNI bersama aparat lain wajib melindungi rakyat dari ketakutan," pungkasnya.
