𝗣𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗟𝗮𝘂𝘁 𝗕𝗲𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗶 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗲𝗺𝗶𝗸, 𝗗𝗣𝗥: 𝗥𝘂𝗴𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗣𝗲𝘀𝗶𝘀𝗶𝗿
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti keberadaan pagar laut beton di Cilincing yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menegaskan, pembangunan di wilayah pesisir harus mengutamakan kepentingan nelayan sebagai pihak yang paling terdampak.
"Kepentingan nelayan harus utama. Pembangunan jangan sampai mengurangi pendapatan mereka. Negara wajib mendahulukan rakyat sebelum kepentingan lain," kata Riyono di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, keluhan nelayan terkait pagar laut tersebut bukan tanpa alasan. Struktur beton dinilai memicu perubahan arus, sedimentasi, dan pendangkalan sehingga nelayan harus melaut lebih jauh untuk menangkap ikan.
Riyono menambahkan, kasus di Cilincing berbeda dengan pagar laut di Tangerang dan Bekasi yang sebelumnya sudah dibongkar lantaran tidak memiliki izin Kesesuaian Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL). Adapun pagar laut beton di Cilincing diketahui telah mengantongi izin resmi dari KKP sejak 2023.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pemanfaatan ruang laut tetap dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir. "Administrasi harus jelas, izin harus sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai rakyat justru dirugikan," tegas politisi PKS tersebut.
#pagarlaut #virals #fyp #jangkauansemuaorang
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti keberadaan pagar laut beton di Cilincing yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menegaskan, pembangunan di wilayah pesisir harus mengutamakan kepentingan nelayan sebagai pihak yang paling terdampak.
"Kepentingan nelayan harus utama. Pembangunan jangan sampai mengurangi pendapatan mereka. Negara wajib mendahulukan rakyat sebelum kepentingan lain," kata Riyono di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, keluhan nelayan terkait pagar laut tersebut bukan tanpa alasan. Struktur beton dinilai memicu perubahan arus, sedimentasi, dan pendangkalan sehingga nelayan harus melaut lebih jauh untuk menangkap ikan.
Riyono menambahkan, kasus di Cilincing berbeda dengan pagar laut di Tangerang dan Bekasi yang sebelumnya sudah dibongkar lantaran tidak memiliki izin Kesesuaian Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL). Adapun pagar laut beton di Cilincing diketahui telah mengantongi izin resmi dari KKP sejak 2023.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pemanfaatan ruang laut tetap dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir. "Administrasi harus jelas, izin harus sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai rakyat justru dirugikan," tegas politisi PKS tersebut.
#pagarlaut #virals #fyp #jangkauansemuaorang
